| Kebijakan akuntansi signifikan |
Significant accounting policies |
|
|
|
Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 201, Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, dan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi:
- Penerapan kebijakan akuntansi;
- Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas
kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama tahun pelaporan. |
|
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti diungkapkan pada Catatan 1c. Kendali diperoleh bila Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan menghentikan pengakuan atas aset (termasuk goodwill), liabilitas, KNP dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar. |
|
Kas dan bank terdiri dari kas dan saldo rekening bank yang tidak dijaminkan dan tidak dibatasi penggunaannya. |
|
Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian. Piutang dihapusbukukan pada tahun piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.Bila Perusahaan tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu investee, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas investee termasuk:
i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari investee,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Perusahaan. |
|
Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan. |
|
N/A |
|
Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.Aset tetap, selain hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ( amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grup menerapkan PSAK 115, dari Kontrak dengan Pelanggan yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:1.
Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2.
Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3.
Menetapkan harga transaksi setelah dikurangi diskon, retur, insentif dan pajak pertambahan nilai yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.4.
Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5.
Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atas jasa tersebut). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. |
|
Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual. Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.Grup memberikan imbalan pasca kerja sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ( 35/2021) untuk mengimplementasikan provisi pada ayat 81 dan ayat 185 (b) dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. PP 35/2021 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, sehingga pada dasarnya, program pensiun berdasarkan PP 35/2021 adalah program manfaat pasti. |
|
Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan. |
|
|
|
Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari entitas yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu dan jasa (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.
Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. |
|
Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti swap atas perubahan kurs dan tingkat suku bunga untuk melindungi nilai masing-masing risiko mata uang asing dan risiko suku bunga. Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif dan sebagai liabilitas keuangan jika nilai wajarnya negatif. |
|
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas serta pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. |
|
Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi.
Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi. |
|
|
|
Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang Rupiah Indonesia berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah Indonesia berdasarkan kurs tengah pada tanggal transaksi perbankan terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi atas selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada usaha periode berjalan |
|
|
|
|
|
Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul diawal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. |
|
|
|
|
|
|
|
Aset takberwujud merupakan hubungan pelanggan yang diperoleh dari kombinasi bisnis yang diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hubungan pelanggan selama estimasi masa manfaatnya antara 5 sampai 11 tahun. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia () dan perubahan nomor PSAK dan ISAK berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards, standar akuntansi lokal dan standar akuntansi syariah;
Amandemen PSAK 107, Keuangan: Pengungkapan dan Amandemen PSAK 207, Arus Kas tentang pengaturan pembiayaan pemasok;
Amandemen PSAK 116, tentang sewa pada transaksi jual dan sewa-balik; dan
Amandemen PSAK 201, Laporan Keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan liabilitas jangka panjang dengan kovenan. |
|
PSAK 117: Asuransi
Amandemen PSAK 117 tentang Asuransi Pada Penerapan Awal PSAK 117 dan Informasi Perbandingan PSAK 109 dan
Amandemen PSAK 221, Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing tentang kekurangan ketertukaran. |
|
|